K9DeWa - Priono Subardan menegaskan bahwa larangan perdagangan daging anjing di tujuh negara Asia bukanlah hasil tekanan dari komunitas Muslim.
Artikel itu merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul "RI Tak Termasuk, 7 Negara Asia Resmi Larang Dagang Daging Anjing Mulai 2027".
Fakta historis dan sosiologis menunjukkan bahwa kebijakan ini lahir dari pertimbangan etika, kesehatan, dan perubahan nilai sosial yang bersifat universal—bukan karena faktor mayoritas agama.
Memang hal ironis, negara dengan populasi Muslim terbesar justru tidak melarang.
Indonesia, Malaysia, dan Brunei—yang mayoritas penduduknya Muslim—hingga kini belum memiliki larangan nasional terhadap perdagangan daging anjing.
Sebaliknya, Hong Kong yang non-Muslim justru menjadi pelopor sejak tahun 1950.
Jika tekanan Islam menjadi pemicu utama, seharusnya negara-negara mayoritas Muslim-lah yang menjadi terdepan, bukan justru tertinggal.
Fakta Populasi Muslim di Tujuh Negara
Dari ketujuh negara tersebut, hanya India yang memiliki populasi Muslim besar, sekitar 240 juta jiwa atau 14–15% dari total penduduk—tetapi tetap sebagai minoritas.
Sementara itu, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand memiliki populasi Muslim berkisar antara 0,4% hingga 15%—jauh dari angka mayoritas.
Dengan demikian, jika tekanan umat Islam menjadi pemicu utama, negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas seharusnya menjadi pelopor. Fakta justru menunjukkan sebaliknya.
Larangan Jauh Sebelum Isu Muslim Mengemuka
Hong Kong menjadi pelopor pertama di Asia pada tahun 1950 atas dasar kesejahteraan hewan, jauh sebelum isu Muslim mengemuka.
India menyusul pada tahun 1960 melalui undang-undang perlindungan hewan, bukan atas dasar agama.
Singapura pada tahun 1965 juga mengambil langkah serupa dengan alasan kesejahteraan hewan, tanpa tekanan dari komunitas Muslim yang saat itu baru sekitar 15%.
Kebijakan Singapura itu lahir puluhan tahun sebelum isu halal menjadi wacana publik di Asia.
Pendorong Utama: Gerakan Hak Hewan dan Kesadaran Kesehatan
Yang menjadi motor penggerak larangan ini adalah:
· Kampanye organisasi perlindungan hewan internasional, seperti Humane Society International;
· Perubahan pola pikir generasi muda yang menganggap konsumsi daging anjing ketinggalan zaman dan tidak manusiawi;
· Tekanan publik global dan upaya perbaikan citra negara—terutama bagi Korea Selatan yang ingin meningkatkan reputasi internasionalnya;
· Kesadaran ilmiah tentang risiko rabies, parasit, dan penyakit zoonosis lainnya dari konsumsi daging anjing.
Korea Selatan — dengan populasi Muslim hanya 0,4%—justru digerakkan oleh aktivis domestik dan tekanan internasional, bukan oleh komunitas Muslim.
Hal serupa terjadi di Taiwan, yang menjadi negara pertama di Asia yang melarang secara komprehensif pada tahun 2017, didorong oleh kesadaran publik dan kelompok pecinta hewan.
Argumentasi Agama Bersifat Sekunder
Memang benar bahwa dalam Islam, konsumsi daging anjing diharamkan.
Namun, hukum halal-haram tidak otomatis menjadi kebijakan negara di negara-negara sekuler seperti Korea Selatan, Taiwan, atau Singapura.
Di negara-negara tersebut, kebijakan publik lebih didasarkan pada:
· Etika kemanusiaan dan hak-hak hewan;
· Kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit;
· Konsensus sosial yang berkembang di tengah masyarakat;
· Tren global yang semakin menolak praktik kekejaman terhadap hewan.
Dengan demikian, peran agama hanya bersifat sekunder, bukan katalisator utama.
Kesimpulan
Adalah tidak keliru. Bahkan sangat tepat untuk menyimpulkan bahwa larangan perdagangan daging anjing di tujuh negara Asia tersebut bukanlah akibat tekanan atau pengaruh dari umat Muslim, melainkan hasil dari gerakan etika, kesadaran kesehatan, dan perubahan nilai sosial yang bersifat universal.
Kebijakan ini mencerminkan pergeseran peradaban menuju penghormatan yang lebih besar terhadap hak-hak hewan, kesadaran akan risiko kesehatan, dan upaya membangun citra bangsa yang modern dan beradab di mata dunia.
Larangan tersebut adalah cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang melampaui batas-batas agama, suku, dan negara.
Oleh : Priono Subardan